Bancakan Bansos, dari Sapi hingga Laptop

Dana bantuan sosial (bansos) menarik perhatian sejumlah pihak yang ingin ikut serta menikmati. Terbukti muncul kasus bancakan dana  tersebut, mulai dari oknum pejabat, anggota legislatif hingga calo yang berkeliaran di berbagai daerah.

 BELUM lama ini, seorang pegawai di salah satu instansi tingkat kecamatan mengaku kedatangan tamu. Pria yang belum dikenal itu mengaku sanggup membantu agar dana bantuan sosial (bansos) dari Gubernur Jawa Tengah cair dalam waktu cepat.

Anggota PNS kecamatan itu pun terkejut dan bingung saat ditemui tamu tersebut. ’’Bagaimana tidak terkejut dan bingung, orang itu sudah membawa daftar lengkap calon penerima Bansos tahun 2012 dari Gubernur Jateng, termasuk di tempat saya. Dalam daftar itu sudah tertera jumlah dana yang akan diterima,’’ ungkap salah seorang pegawai yang tak mau disebut namanya.

Besarnya bansos yang akan diterima berkisar Rp 200 juta hingga Rp 300 juta. Agar bisa cair, dia meminta segera membuat proposal, sambil memperlihatkan contoh proposal dari kabupaten lain yang sudah jadi.

Dalam pembicaraannya, tamu yang diduga calo itu sanggup memperjuangkan dana segera cair. ’’Syaratnya proposal diajukan sesuai dengan nilai bansos. Tetapi dengan jasa orang itu, bansos akan dipotong 30 persen dan penerima tidak perlu membayar pajak, karena diurus oleh tamu itu,’’ tuturnya.

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Banyumas. Salah satu instansi  di tingkat kecamatan akan mendapat bansos untuk pengadaan Informasi dan Teknologi (IT)) berupa laptop.
Menurut pimpinan instansi calon penerima bansos untuk pengadaan IT, besaran bantuan sekitar Rp 30 juta. Sesuai aturan dana langsung masuk rekening pengguna anggaran.

Sebelum dana cair, ada calo datang yang mengaku bisa mempercepat pencairan dana dan pengadaan barang.
’’Potongan pengadaan IT lebih besar hingga 40 persen. Uang tak diterima karena diwujudkan barang. Kalau dilihat spesifikasinya, barang yang diserahkan harganya di bawah nilai semestinya. Sementara kuitansi yang harus ditandatangani nilainya sesuai dengan besaran bantuan,’’ ungkap dia.

Resah

Ia menambahkan para penerima bansos di daerah resah oleh ulah sejumlah calo yang berkeliaran. Bila penerima memenuhi permintaan dan kemudian timbul masalah hukum, yang terkena bukan calo. Yang berurusan adalah pengguna anggaran karena bukti-bukti kuitansi ditandatangani oleh penerima.
Di Purbalingga, pengalaman serupa juga terjadi. Modusnya hampir mirip dengan kejadian di Banyumas. Sekretaris Komisi D DPRD Banyumas, Yoga Sugama tidak menampik adanya potensi penyelewengan dana bansos. Meski tidak pernah menerima laporan secara resmi, dia mengaku pernah mendengar soal itu.

“Apalagi, tidak ada keterikatan DPRD Provinsi dengan DPRD kabupaten/kota. Artinya, pengawasan seolah berhenti khususnya untuk bansos dari gubernur,” kata politikus Partai Gerindra tersebut.
Untuk itu, Ketua Fraksi Gerindra itu menyambut baik adanya Permendagri 32 tahun 2011 tentang Bansos dan Hibah. Aturan itu akan mengurangi potensi kecurangan.

Sumber : Suaramerdeka.com