Beberapa waktu yg lalu, saya terkejut mendengar kabar dari teman kantor bahwa Rudi Nur rahmat masuk DCS bukan dari Demokrat tapi Gerindera. Terus terang waktu itu belum percaya “ah, paling namanya aja yang sama”. Tapi begitu tadi siang membaca Suara merdeka dan Harian Semarang saya baru percaya kalau Rudi yang masuk DCS Caleg DPRRI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur. Dalam penuturannya pada Suara merdeka, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Rudi Nur Rahmat menyatakan siap mundur dari jabatannya. Tetapi, katanya, harus melalui mekanisme yang ada.

"Politikus siap dengan konsekuensi (meninggalkan jabatannya, red) apabila berpindah (partai, red). Jangan dipaksa, karena harus melalui mekanisme yang benar yaitu mengirim surat ke Gubernur sampai Menteri Dalam Negeri," kata Rudi.

Menurutnya, pemberhentian dari jabatan sebagai ketua DPRD dan anggota partai sedang menunggu mekanisme dan proses. Setelah surat keputusan Menteri Dalam Negeri keluar, otomatis dirinya akan mundur dari jabatannya.

Ia menjelaskan, statusnya sebagai Ketua DPRD Kota Semarang, tidak bisa diabaikan karena pernah turut membantu membesarkan partai. Terbukti di Pileg 2009, Partai Demokrat berhasil memenangkan pemilihan umum legislatif dengan meraih 16 kursi di Kota Semarang.

Sementara Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota, Wiwin Subiyono menyatakan, partainya meminta Rudi Nur Rahmat secepatnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil rakyat. Itu karena statusnya sebagai calon legislatif DPR RI dari Partai Gerindra.

"Saat pemilihan umum Legislatif 2009 Rudi mencalonkan diri lewat Partai Demokrat. Fraksi Demokrat meminta agar etika politik ditegakkan, salah satunya dia harus mundur," ujar Wiwin Subiyono.

Secara aturan, kata Wiwin, anggota dewan yang mencalonkan diri lewat partai lain, harus mundur dari jabatannya. Hal ini mengacu pada undang-undang nomor 27 tahun 2010, peraturan pemerintah dan juga tata tertib DPRD Kota.

Selain Rudi, ada 1 lagi anggota DPRD yang pindah dari Demokrat, namanya Zulkarnain. Beliau pindah ke Nasdem dan masuk DCS dengan nomor urut 9.

Saya sendiri tentu tidak tahu apa yang melatarbelakangi kepindahan mereka, tapi kalau boleh menebak, mereka ini pindah dari Demokrat karena merasa partai itu akan tenggelam. *Ini Cuma tebakan saja, jangan dianggap serius hehe..

Dulu, jauh sebelum 2 orang ini ada Sriyono tokoh senior PDIP yang keluar dari partai tersebut. Padahal waktu itu beliau jadi Wakil Ketua DPRD loh..

Dari republika hari ini, ada satu ulasan tentang film 2014. Film ini disutradarai oleh hanung bramantyo dan dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris ternama seperti Maudy Ayunda, Atiqoh Hasiholan, Ray Sahetapy, Donna Harun, Rudi Salam, Donny Damara, dan bintang baru Rizky Nazar.

“Film ini ada karena kita resah soal pemimpin. Seperti apa pemimpin 2014 nanti”, kata hanung yang saya kutip dari Republika.

Hanung berusaha menggaet para penonton muda tanah air untuk tertarik dan peduli dengan pemilu mendatang. Yah, tentu saja film ini penuh dengan bumbu drama untuk menarik penonton muda J

Saya sangat setuju dengan Erick Thohir selaku Produser eksekutif film ini bahwa generasi muda perlu diedukasi mengenai pemilihan umum di negeri ini. Jangan sampai mereka tak peduli dengan siapa yang akan jadi pemimpin mereka di masa depan. Pemimpin yg buruk ada karena kita tidak memilih.

jika saya kelompokkan dg sangat sederhana (- dan sedikit ngawur) pemilih di Indonesia terdiri dari : Rakyat yang bisa dibeli suaranya, Orang berpendidikan, dan loyalis parpol. Loyalis parpol jelas jumlahnya sedikit, dari sini terlihat bahwa harapan indonesia yg menentukan pemimpin masa depan adalah Orang berpendidikan seperti pembaca artikel ini. Kalo Cuek lalu golput, maka yang menang jelas Rakyat yang sudah dibeli suaranya. Rakyat model gini gak bakalan bisa ngontrol pemimpinnya. Kalo mereka protes dg kebijakan pemimpin yang ngawur, si pemimpin paling-paling jawab enteng: “suara Elu kan udah Gue beli, tunai. Terserah gue dong mau ngapain”.

Film 2014 bercerita tentang Ricky Bagaskoro (Rizky Nazar) yang tengah dilema antara mengejar impian sebagai pengajar anak-anak telantar atau mengikuti keinginan sang ayah, Bagas notolegowo (Ray Sahetapy) untuk menjadi politikus.

Hubungan Ricky dan sang ayah memang tak mulus sejak ayahnya mulai terjun dalam dunia politik. Hubungan keduanya memanas kala Bagas memaksa Ricky mengikuti jejaknya di politik. Apalagi, Bagas berambisi menduduki kursi Presiden.

Bagian yang menurut saya bakalan seru adalah saat ricky menelusuri kasus yang menimpa ayahnya. Seru karena akan dimunculkan kritik sosial pada Politisi, Kepolisian dan pengacara.

Durasi 115 menit sepertinya menjadikan film ini terpaksa menyempitkan ruang lingkup dari dunia politik itu sendiri. Jika melihat persoalan yang ada, Indonesia tidak cukup dipimpin seorang Presiden dari politisi yang hebat saja, atau dikuasai oleh 1 partai politik saja. Semua komponen bangsa harus aktif berkontribusi, tentu sesuai dengan perannya masing-masing. Ah sudahlah, semoga film-film yang konsen pada pendidikan politik bakal bermunculan mengikuti 2014.

Terakhir, Film 2014 rencananya tayang di bioskop mulai Agustus 2013 . semoga menginspirasi dan menumbuhkan harapan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberitaan tentang anggota parpol yang terlibat kasus-kasus korupsi masih memenuhi layout media cetak dan menjadi perbincangan di media elektronik. Sampai-sampai kitapun jenuh dibuatnya.

Entah disengaja ataupun tidak, seakan-akan pikiran kita digiring untuk tidak lagi mempercayai parpol sebagai pilar demokrasi. Padahal menurut Burhan Muhtadi, belum terbayang bagaimana menjalankan sistem pemerintahan demokrasi tanpa partai politik.

Oknum anggota parpol yang terjerat korupsi tentu tidak bekerja sendiri, mereka seringkali berkolaborasi dengan oknum PNS untuk merampok uang rakyat. Sekali lagi itu hanya ulah sebagian oknum, tidak semua pegiat parpol dan PNS memperkaya diri dengan korupsi.

Dua hari ini saya menjumpai berita tentang transaksi suap CPNS. Jawa Pos menampilkan judul berita di halaman pertama “Transaksi suap CPNS mencapai Rp. 35 T”, dan hari ini Harian Semarang menampilkan “Kursi PNS diperjualbelikan Rp 150 juta”.

Sebagaimana diberitakan di Jawa Pos, Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Soffan Effendi secara diam-diam menerjunkan tim khusus untuk memantau prekrutan CPNS. Dalam pantauan tersebut ia menemukan bahwa kasus suap atau jual beli kursi CPNS ini terjadi hampir di seluruh instansi pusat dan daerah.

Percaloan atau jual beli kursi CPNS terjadi karena banyaknya masyarakat yang menginginkan tapi kuotanya terbatas. Ditilik dari sosiokultural, masyarakat menilai PNS merupakan profesi untuk mencari uang bukan untuk mengabdi.

Yah, memang miris tapi begitulah realitasnya. Bahkan ada fenomena yang menurut saya ‘lucu’. Lebih tepatnya “lucu tur wagu” . beberapa orang mengadukan oknum PNS yang menjanjikan kursi CPNS asalkan memberikan sejumlah uang. Ternyata begitu uang diserahkan, kursi CPNS masih belum bisa ia dapatkan. Selengkapnya bisa dibaca di sini : http://www.jpnn.com/read/2013/02/14/158372/Guru-Honorer-Ditipu-Calo-PNS-dan jika kurang puas anda bisa menemukan banyak sekali kasus serupa  dengan search keyword “tertipu calo PNS”. Media massa memberitakannya sebagai korban, tapi menurut saya mereka juga pelaku. Orang-orang ini bahkan terang-terangan mengaku menyerahkan sejumlah uang kepada oknum PNS. Jelas sekali kesalahannya.

Sebagaimana kasus-kasus hukum yang lain, kasus yang tidak terungkap ke publik tentu lebih banyak lagi jumlahnya. PNS yang berada di instansi pemerintah saat ini bisa jadi juga menggunakan cara yang sama. Bukan pengabdian untuk negara yang jadi tujuan tapi kekayaan pribadi yang mereka inginkan.

Nah sekarang saya coba paparkan tentang aktivis parpol yang saya katakan bisa jadi lebih mulia dari abdi negara bernama PNS.  Partai politik memerlukan SDM dan dana untuk bekerja menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pendidikan politik dan fungsi-fungsinya yang lain. Memang ada dana bantuan parpol dari APBN tapi nilainya tak seberapa. Oleh karena itu aktifis yang bergabung di sana juga ditarik iuran anggota. Jika aktifis parpol itu ditempatkan sebagai pejabat publik dan mendapatkan gaji dari negara, maka  sebagian gajinya itu juga dipotong untuk membiayai parpol. Ini baru namanya pengabdian.

Mungkin akan ada yang berkomentar “ah.. mana ada parpol seperti itu?” maka saya bisa pastikan ada karena saya menyaksikan sendiri bagaimana kader-kadernya bekerja dan mengeluarkan dana pribadi. Jika anda masih bersikeras partai seperti ini tidak ada, maka cobalah bergabung jadi aktifis salah satu parpol yang ada di Indonesia. Tak apa loncat dari satu partai ke partai lain untuk mencari kebenaran. Jika masih tidak bisa menemukannya, anda bisa buat parpol sendiri dan merekrut aktifis yang benar-benar tulus mengabdi untuk negara melalui partai politik.  Selamat mencoba. 

Ketika Indonesia dihormati dunia

Karya Taufik Ismail

Dengan rasa rindu kukenang pemilihan umum setengah abad yang lewat

Dengan rasa kangen pemilihan umum pertama itu kucatat

Peristiwa itu berlangsung tepatnya di tahun lima puluh lima

Ketika itu sebagai bangsa kita baru sepuluh tahun merdeka

Itulah pemilihan umum yang paling indah dalam sejarah bangsa

Pemilihan umum pertama, yang sangat bersih dalam sejarah kita

Waktu itu tak dikenal singkatan jurdil, istilah jujur dan adil

Jujur dan adil tak diucapkan, jujur dan adil cuma dilaksanakan

Waktu itu tak dikenal istilah pesta demokrasi

Pesta demokrasi tak dilisankan, pesta demokrasi cuma dilangsungkan

Pesta yang bermakna kegembiraan bersama

Demokrasi yang berarti menghargai pendapat berbeda


Pada waktu itu tak ada huru-hara yang menegangkan

Pada waktu itu tidak ada setetes pun darah ditumpahkan

Pada waktu itu tidak ada satu nyawa melayang

Pada waktu itu tidak sebuah mobil pun digulingkan lalu dibakar

Pada waktu itu tidak sebuah pun bangunan disulut api berkobar

Pada waktu itu tidak ada suap-menyuap, tak terdengar sogok-sogokan

Pada waktu itu dalam penghitungan suara, tak ada kecurangan


Itulah masa, ketika Indonesia dihormati dunia

Sebagai pribadi, wajah kita simpatik berhias senyuman

Sebagai bangsa, kita dikenal santun dan sopan

Sebagai massa kita jauh dari kebringasan, jauh dari keganasan


Tapi enam belas tahun kemudian, dalam 7 pemilu berturutan

Untuk sejumlah kursi, 50 kali 50 sentimeter persegi dalam ukuran

Rakyat dihasut untuk berteriak, bendera partai mereka kibarkan

Rasa bersaing yang sehat berubah jadi rasa dendam dikobarkan

Kemudian diacungkan tinju, naiklah darah, lalu berkelahi dan berbunuhan

Anak bangsa tewas ratusan, mobil dan bangunan dibakar puluhan


Anak bangsa muda-muda usia, satu-satu ketemu di jalan, mereka sopan-sopan

Tapi bila mereka sudah puluhan apalagi ratusan di lapangan

Pawai keliling kota, berdiri di atap kendaraan, melanggar semua aturan

Di kepala terikat bandana, kaus oblong disablon, di tangan bendera berkibaran

Meneriak-neriakkan tanda seru dalam sepuluh kalimat semboyan dan slogan

Berubah mereka jadi beringas dan siap mengamuk, melakukan kekerasan

Batu berlayangan, api disulutkan, pentungan diayunkan

Dalam huru-hara yang malahan mungkin, pesanan


Antara rasa rindu dan malu puisi ini kutuliskan

Rindu pada pemilu yang bersih dan indah, pernah kurasakan

Malu pada diri sendiri, tak mampu merubah perilaku Bangsaku.


2004

=====================================================================

Puisi di atas merupakan ungkapan kegalauan dari Taufik Ismail  atas penyelenggaraan Pemilu yang banyak kekurangan di sana sini. perilaku bangsa ini dalam setiap pemilu dianggap buruk dan mencoreng nama Indonesia di mata dunia.

Tindak kekerasan dan kecurangan yang mewarnai pemilu bisa jadi disebabkan oleh persepsi yang keliru tentang pemilu itu sendiri. Pemilu dianggap sebagai medan pertempuran bukan lagi sebagai ajang persaingan untuk menentukan pemimpin.
Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, seharusnya pihak manapun yang menang harus diakui semua pihak yang bersaing dalam pemilu. Namun pada kenyataannya, seringkali parpol yang kalah tidak bisa menerima kekalahannya. mereka memilih bertindak anarkis daripada melakukan koreksi diri. Parahnya lagi, yang mereka rusak adalah fasilitas umum yang dibangun dengan uang mereka sendiri (dalam bentuk pajak, retribusi, dll).

Pelaksanan pemilu yang gaduh seperti yang berlangsung selama ini menjadikan banyak masyarakat enggan bersentuhan dengan politik. Mereka cenderung acuh tak acuh setiap pemilu tiba karena terkadang perbedaan pandangan politik menyebabkan perselisihan dalam sebuah keluarga.

7 kali pemilu telah dilalui oleh Taufik Ismail, tapi pemilu-pemilu itu belum mampu menggantikan pemilu tahun 1955. Mungkin memang benar bahwa Pemilu tahun 1955 merupakan Pemilu yang paling demokratis. yah.. semoga Pemilu yang seindah ini bisa kembali terulang.

Yang ada hanya pikiran2 sederhana, cari jalur alternatif yg gak kena banjir atau hijrah ke wilayah Semarang yg lebih tinggi semisal Gunungpati atau Mijen.

Yang mikir dikit, pilih ngomel-ngomel salahkan kinerja pemerintah yg tidak becus. ngeluh tentang buruknya drainase.




Seharusnya bukan cuma pasrah & ngomel yg bisa kita  lakukan. karena di negeri Ini rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. rakyat itu siapa? ya kita-kita ini. Mungkin masih sulit dipercaya bahwa kita  punya 'power' sebesar itu.

yah, memang benar.. terlalu lama dijajah menjadikan mental kita jadi cemen. Hanya bisa
pasrah menerima derita2 yang sebagiannya disebabkan oleh penguasa.

Jalan rusak, rumah banjir cuma bisa pasrah. duit pajak dicaplok pejabat juga pasrah. Dana proyek
pembangunan disunat juga pasrah.. fiuhh #hopeless

Seperti singa bermental domba. sebenarnya kuat&berkuasa tapi untuk sekedar mengaum saja tak bisa. lalu bagaimana seharusnya rakyat menjalankan kuasanya??

Saya yakin, kita masih hafal dengan sila ke 4 Pancasila. Kerakyatan yg dipimpin oleh Hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan PERWAKILAN

kita jalankan kekuasaan kita melalui WAKIL kita di DPR & DPRD. Wakil kita inilah yg tentukan berapa prosentase anggaran yg digunakan untuk mengatasi banjir, pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya.

Selama ini bisa jadi kita merasa tidak punya wakil yang bisa suarakan aspirasi kita. wajar, karena Pemilu saja kita tak berpartisipasi (bagi yg golput). secara tidak langsung kita -- saya anggap yang baca tulisan di blog ini adalah kelas menengah ke atas yg punya kemudahan untuk akses informasi -- membiarkan terpilihnya Anggota Dewan yang main curang. Saya katakan curang karena mereka beli suara rakyat kelas bawah. harganya berapa? variatif di kisaran 50rb.

Wakil rakyat model kayak begini ini yang bikin sengsara.. yg ada di pikiran mereka cuma cari cara biar cepet balik modal. Setiap pembahasan anggaran, mereka gak setujui kalo belum dapat bagian. uang pelicin dengan sebutan "susu segar" atau "apel" diambil dari uang rakyat juga. percaya gak percaya besarannya milyaran mas bro.. Belum lagi kalo mereka minta jatah proyek, dijamin anggarannya bengkak tapi pengerjaannya asal-asalan.

Tahun ini orang-orang yang mau jadi anggota dewan mulai kelihatan. mulai sekarang pelajarilah mereka satu persatu. masih ada satu tahun untuk lakukan pengamatan terhadap orang-orang ini.

Harapan tak boleh padam. sekecil apapun berikanlah kontribusi.

Harian Suara merdeka hari ini memberitakan tentang  salah seorang “srikandi” PDIP Pati Endang Sawitri, S.H. Keputusannya  untuk mundur dari PDIP ditengah suasana Musyawarah Anak Cabang (Musancab) DPC PDIP Pati (26/9) memang terbilang mengejutkan. Ditengah acara yang seharusnya penuh dengan nuansa keakraban karena berkumpulnya kader-kader PDIP, Endang malah merasakan ketidaknyamanan. Ia tidak nyaman dengan aroma alkohol yang menyengat dalam ruangan tempat terselenggaranya Musancab, ia juga tidak nyaman dengan teriakan yel-yel yang mengarah pada dukungan ke salah seorang calon ketua PAC. Suasana seperti ini menurutnya sudah menyimpang dari ketentuan. Dia mengkhawatirkan terjadinya keributan dalam acara yang diselenggarakan di kediamannya di Desa Polowan, Kecamatan Tayu.

                Ia mengambil tindakan tegas dengan mempersilahkan penyelenggaraan Musancab dipindah ke tempat lain. Dasar pertimbangannya, musyawarah model itu tidak akan menghasilkan kepengurusan yang benar-benar sesuai dengan mekanisme dan harapan, karena sudah ada rekayasa dari kelompok yang berkepentingan.

“lebih baik kami mundur sebagai kader PDIP, karena kinerja dan mekanisme partai sudah tidak sesuai dengan tuntutan nurani, visi, dan misi sebagai individu ataupun partai untuk alat perjuangan”, tutur wanita yang bergabung dengan PDIP sejak 1997 ini.

Endang adalah salah seorang putri dari tokoh Marhaen pada masanya, dan memegang prinsip sebagaimana ayahnya bahwa ikut berkecimpung dalam PDIP bukanlah untuk mencari kedudukan, pangkat, atau jabatan. Kenyataan yang dijumpainya adalah bahwa partainya saat ini sudah mulai ada warna rekayasa kepentingan, sehingga visi misinya menjadi tidak jelas. Akibatnya, partai sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat ke depan dipastikan tidak akan pernah terakses lagi.

Fenomena pindah parpol atau keluar dari parpol memang sudah biasa terjadi. Tentu dengan alasan yang berbeda-beda. Salah satu alasan yang bagus adalah karena merasa partainya sudah tidak jelas visi misinya, dan sudah terlalu parah untuk dibenahi. Dan salah satu alasan yang buruk adalah keluar dari PDIP dan bergabung dengan parpol yang lebih banyak duitnya seperti Nasdem.

Pimpinan PDIP patut bersyukur jika partainya secara alami dibersihkan dari kader-kader mata duitan yang loncat ke parpol lain. Tapi harus interospeksi manakala aset terbesar berupa kader yang benar-benar tulus perjuangkan rakyat malah keluar dari partai yang dipimpinnya.

Siang ini, tiba-tiba saja saya ingin menyanyikan sebuah lagu yang menurut saya 'inspiratif'. lagu ini dipopulerkan oleh The Fikr dan Aa Gym pada saat itu.

Di suatu ketika 'ku dengar suara hatiku menggema
punya cita-cita tuk merubah bangsa dengan serta merta
namun hatiku merasa kecewa
karena bangsaku tiada berubah
kini 'ku urung niatan hati ini
biarlah kuubah diri sendiri

kumulai dari diri sendiri
kumulai dari yang paling kecil
tak 'kan pernah aku menunda-nunda
'kan 'ku mulai saat ini juga
beginilah harusnya diri kita
bila ingin bangsa ini berubah
jangan pernah saling salah menyalah
lebih baik salahkan diri segera

saat ini saya mencoba kembali menguatkan diri, bahwa apa yang telah dikorbankan pasti akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Setelah lebih dari tujuh tahun terlibat dalam aktifitas politik. Menyaksikan kerja keras orang-orang yang tulus berkarya melalui jalur politik. dan menyaksikan polah pembajak demokrasi yang jumlahnya lebih banyak dari mereka yang tulus.

dengan melihat kondisi eksekutif, legislatif... rasanya masih jauh dari cita-cita pendiri bangsa ini.
ah sudahlah, kembali bekerja saja...Bekerja untuk Indonesia

Blog ini dibuat dengan semangat berbagi. Berbagi apa saja yang sekiranya bermanfaat. Tapi, tentu saja temanya tidak bisa lepas dari bahasan yang menjadi minat saya dalam kehidupan sehari-hari. Tema Politik akan banyak dijumpai karena memang aktivitas sehari-hari saya di parpol, mendampingi dan membantu tugas-tugas salah satu anggota DPRD Kota Semarang. Sedangkan tema kedua adalah IT, karena dari dulu memang saya suka IT dan sesuatu yang hi-tech lainnya

Beberapa tulisan di blog ini bisa jadi memang hasil copas dari web atau blog lain. Bagi saya sekali lagi yang terpenting adalah berbagi, pembaca bisa tahu apa yang saya pikirkan dan apa yang saya minati. Pembaca bisa tahu pola pikir saya, dan bagaimana pendapat saya tentang sesuatu. Hal ini penting manakala saudara pembaca ingin memberikan masukan atau nasehat (dan saya sangat terbuka dengan masukan)
Di setiap postingan saya berusaha cantumkan sumber dari tulisan saya, jadi pembaca bisa bedakan mana tulisan saya dan mana yang hasil copas. Biasanya untuk IT saya ambil dari infokomputer.com, tema yg lain saya ambil dari suaramerdeka.com, seputar indonesia,  dll